SHS Tolak Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV

Manado, KOMENTAR - Rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV sebagaimana yang tertuang dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kini tengah digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun DPR-RI di Jakarta, menuai penolakan oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP-AIPI), Sarundajang kembali mengingatkan bahwa rencana penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV ini harus benar-benar dikaji. AIPI sebagai organisasi yang mendorong pengembangan ilmu pemerintahan menolak penghapusan jabatan struktural tersebut.

Sejauh ini, apa yang dipaparkan oleh Kemenpan, bahwa pejabat struktural eselon III dan IV itu akan dijadikan pejabat fungsional. Tapi eselon III dan IV di kesekretariatan yang melakukan pelayanan administrasi masih ada. Jadi yang ada nantinya hanya pejabat eselon I dan II serta langsung pejabat fungsional.
“Tujuan dari dihapuskannya jabatan struktural adalah untuk penghematan biaya belanja aparatur. Tapi dengan konsep dimana pejabat fungsionalnya ditambah untuk mengganti tugas pejabat struktural hasilnya sama saja,” tutur Sarundajang didampingi Sekretaris AIPI Manado Ferry Liando dan Bendahara AIPI Manado, Vanda B Jocom.
Menurut Sarundajang, ini tentu secara langsung berdampak ke seluruh jabatan struktural di kepemerintahan Pemprop Sulut. Berdasarkan data dari BKD Sulut, ada 261 jabatan eselon IIIA, 13 jabatan eselon IIIB, 688 jabatan eselon IVA, dan 8 jabatan eselon IVB. Total untuk eselon III dan IV ada 970 jabatan.
“Jika RUU ASN disahkan sebanyak 970 jabatan eselon III dan IV akan dihapus. Karena sesuai draft RUU ASN, jabatan fungsional itu terbatas, misalnya hanya untuk analis jabatan, analis keuangan, dan auditor, yang lainnya akan kemanakan, sementara rata-rata Pejabat yang saat ini menduduki jabatan struktural eselon III dan IV adalah mereka yang benar-benar tersaring berdasarkan hasil kompetensi dan analisis jabatan,” tukasnya.
Penghapusan jabatan eselon III dan IV yang dirancangkan Kemenpan memang menjadi sesuatu hal yang memiriskan, bahkan cenderung kontraproduktif. Pasalnya ini tentu akan berdampak pula kepada ratusan pejabat yang harus non job.
“Secara teknis ini akan ribet, seperti terjadinya perombakan struktur gaji yang bisa bermuara pada pembengkakan APBN. Sekalipun porsi jumlah pegawai bisa diperhitungkan, kalau ada yang pensiun bisa digantikan, analisa jabatan dimaksimalkan sesuai dengan kompetensi dan analisisnya, tapi dengan penghapusan ini tentu lebih banyak kekurangannya,” pungkasnya.(fly)

Add comment


Security code
Refresh

Written by Opex

News Most Viewed

Utusan Bolmong Wakili ...

 


Manado, KOMENTAR - Menjadi suatu ...

ARTI SEBUAH KEMERDEKAAN ...

Baru-baru ini bangsa Indonesia merayakan ...

Pendapatan PD Pasar ...

 


Manado, KOMENTAR - Pendapatan ...

Manajer Projek Cowater ...

Manado, KOMENTAR - Propinsi Sulawesi Utara ...

Siswa SMA/SMK Diimbau ...

Manado, KOMENTAR - Pengumuman kelulusan ...

Tenaga Kerja Sulut Tidak ...

 


PEMBERLAKUAN Masyarakat Ekonomi ASEAN ...

Locations

  • Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • (0431) 879799

Gallery

      DAS KOTOR: Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan ke DAS Tondano di Kecamatan Sario, kemarin. Dalam pemantauan, wawali menemukan tumpukan sampah di areal DAS tersebut. Belakangan, wawali semakin intens turun lapangan untuk memantau kebersihan dalam rangka penilaian tahap pertama Adipura. Sedangkan Camat Sario diminta lebih pro aktif memantau sektor kebersihan dan keamanan wilayah.(*)