Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

 


Manado, KOMENTAR - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam memperingati ‘HUT Emas 50 Tahun Propinsi Sulawesi Utara di GKIC Kayuwatu Manado, Selasa (23/09) kemarin, diwarnai aksi walk out dari Keluarga Gubernur Pertama Sulut, Alm Johanes Frits Tumbelaka, masing-masing Ibu Janda Neltje Zus Ticoalu dan kedua anaknya, Fajar Yahya dan Taufik Tumbelaka.
Mereka bangkit dari kursi dan berjalan meninggalkan ruang rapat paripurna di saat Gubernur Dr SH Sarundajang akan membawakan sambutan. Sontak seluruh undangan yang hadir dibuat kaget dan bertanya-tanya. Sementara keluarga Tumbelaka saat diwawancarai wartawan, mengaku kecewa.
“HUT Sulut ini patut kita syukuri karena dibangun atas pengorbanan para pendahulu kita. Namun hari ini kita saksikan banyak pemimpin kita tidak mengerti arti tandanya terima kasih.  Selama ini kita tidak minta proyek apapun. Kami sudah bersabar selama ini. Tolong sampaikan ini ke (Gubernur, red) Sarundajang,” ujar Taufik Tumbelaka mewakili Keluarga Tumbelaka dengan nada tinggi.
“Jujur saja kami merasa tidak dihargai oleh pemerintah propinsi saat ini, apalagi di momen 50 tahun usia daerah ini. Padahal sejarah mencatat, orangtua kami ikut memberi andil bagi pembentukan Propinsi Sulut. Tetapi, jasa orangtua kami, seakan tidak dihargai,” tambahnya.
Kekecewaan juga dikemukakan Ny Tumbelaka. “Suami saya sepertinya tidak dihargai pemerintah propinsi,” kata Ny Tumbelaka dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar.
Seperti diketahui, FJ Tumbelaka pernah menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Utara-Tengah dan kemudian menjabat Gubernur Sulut-teng dan Ketua DPRD Sulut-teng. Lalu ia menjadi salah satu tokoh peletak dasar pembentukan Propinsi Sulut dan kemudian menjabat baik gubernur maupun Ketua DPRD Sulut.
Meski dalam pernyataan Ketua DPRD Sementara Steven Kandouw yang memimpin rapat paripurna ini menyebut nama dan jabatan FJ Tumbelaka, namun keluarga Tumbelaka ini kecewa karena dalam tayangan video tentang sekilas perjalanan 50 tahun Sulut, ayah mereka hanya ditampilkan sepersekian detik saja.
Bahkan saat upacara di halaman Kantor Gubernur Sulut, Keluarga Tumbelaka ini pun sempat kecewa. Pasalnya, yang ditandatangani prasasti HV Worang, mantan Gubernur Sulut, jauh sesudah FJ Tumbelaka sebagai nama pada Gedung Graha Gubernur yang baru di Bumi Beringin.
SHS sendiri ketika dikonfirmasi wartawan, mengaku tidak mengetahui hal itu. Namun dalam sambutannya ia sempat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga Tumbelaka. “Yang pasti kita tetap akan memberikan penghargaan kepada seluruh Gubernur Sulut yang pernah menjabat. Namun karena banyak gubernur kita, maka pemberian penghargaan tidak sekaligus. Tetap akan ada (penghargaan kepada seluruh mantan gubernur, red),” jelas SHS.

PERAYAAN
Pada bagian lain, momentum HUT emas kemarin, berlangsung meriah di halaman Kantor Gubernur Sulut. Atraksi sejumlah penerjun payung dan pesawat tempur Shukoi serta marching band SMU Lokon Tomohon, membuat perayaan begitu semarak. Selain itu, juga diacarakan pemberian penghargaan kepada pejabat yang sudah mengabdi 10-30 tahun.
Sementara di ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD, ditampilkan tarian Kabela asal Bumi Totabuan dan konser musik dan lagu yang dipimpin Prof Perry Rumengan. Juga diputar video tentang perjalanan 50 tahun Propinsi Sulut dan pelbagai keberhasilan yang telah diraih Sulut, terutama di bawah kepemimpinan SHS. “Harus diakui keberhasilan Sulut saat ini sangat luar biasa. Ini tak lepas dari kiprah Gubernur SHS selama memimpin daerah ini,” ujar Kandouw.
Juga dalam perayaan HUT emas ini, diberikan penghargaan kepada praktisi hukum, akademisi dan politisi Prof DR OC Kaligis SH MH, Ibu Sofie Mulyapatera Eman pendiri restoran beutika, Ibu Ony Markadi Tambuwun yang berhasil melestarikan kain bentenan (pendiri yayasan karema) serta  Ronal Korompis sebagai Tokoh Pendidikan Sulut (Pendiri SMU lokon) .
Juga penghargaan internasional “Ambassador For Peace” (Duta Perdamaian) kepada SHS oleh The Universal Peace Federation (UPF) yang berlokasi di New York  yang diserahkan langsung oleh ketuanya, Mr Edgard Tanate. 
Hebatnya, sebanyak tiga Duta Besar Negara Sahabat, tiga Konsul Jenderal dan lima Gubernur se-Indonesia, hadiri dalam acara ini. Tiga Dubes tersebut masing-masing Dubes Cina Xie Feng, Dubes Malaysia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim dan Dubes Palestina Faridz Mehdawi.
Sedangkan Konjen yaitu Konjen Filipina Jose DR Burgos, Konjen Amerika Serikat di Surabaya Joaquin Monserrate, serta Konjen RI di Davao City Eko Hartono. Sementara Gubernur yang hadir yakni Gubernur Sulsel DR H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH, Gubernur Kaltim Awang Farouq, Gubernur Jatim Sukarwo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, serta Gubernur Sulbar Drs H Anwar Adnan Saleh selaku Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).
Di sela-sela kegiatan ini, digelar juga rapat Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dalam sambutannya, SHS mengurai pelbagai keberhasilan di segala bidang. Pada kesempatan itu, gubernur menitipkan pesan kepada para Bupati/Walikota se- Sulut untuk terus membangun hubungan yang harmonis antara jajaran pemerintahan, termasuk dengan pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
 “Indonesia akan maju, jika pemerintah bisa membangun potensi dan infrastruktur daerah,” tukasnya.(imo)

 


Manado, KOMENTAR - Sulawesi Utara dengan Pelabuhan Bitungnya yang memiliki posisi strategis sebagai ‘jalur sutera’ perdagangan di pintu gerbang Asia Pasifik, kini dibidik dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Cina. 1 Oktober mendatang, barang-barang dari Davao dan General Santos (Filipina) akan masuk ke Tahuna dan Bitung lewat program roro (roll on-roll off) shipping secara langsung. Filipina sebagai negara afilisasi AS ini sangat serius memanfaatkan jalur perdagangan ini.
Di sisi lain, Cina juga seakan berlomba ingin menanamkan kukunya di jalur perdagangan laut ini. Salah satu bukti adalah keseriusan mereka, adalah dengan menawarkan diri membiayai pembangunan pelabuhan Bitung, sebagaimana pernyataan Menteri Perdagangan Chairul Tanjung. Perebutan dua raksasa ekonomi dunia terhadap posisi Bitung yang strategis untuk menguasai perdagangan Asia Pasifik pun tak terelakkan. 
Hal yang mengkhawatirkan, Sulut yang mau tidak mau harus ikut dalam ‘peperangan ekonomi’ global ini seakan belum siap. Kekhawatiran ini merebak dalam diskusi anggota rombongan Manado-Davao yang belum lama ini berkunjung ke negeri tetangga tersebut.
‘’Saya rasa Sulut ketinggalan 10 tahun dari Davao,’’ aku Ir David Sompie MSi yang juga dikenal sebagai Presiden Direktur PT NMR dalam diskusi di coffee shop, Hotel Lion dan Plaza, Manado, Jumat 05/09). Ketinggalan ini dilihatnya ada di berbagai bidang, seperti halnya pertanian, industri perikanan, manajemen, perancangan kegiatan sampai pada kemampuan sumber daya manusia.   
Dia mencontohkan untuk kegiatan pertanian, Davao terlihat lebih fokus dalam mengembangkan komoditi unggulannya, terutama untuk ekspor. Seperti halnya pisang, durian dan komoditi pertanian atau buah lainnya. Untuk pisang saja, mereka membuatnya dalam sebuah seminar khusus. ‘’Kita saja pernah gaungkan penanaman jagung, tapi sekarang tidak terdengar lagi karena tidak fokus. Berikut, kita juga seakan tidak siap untuk masuk dalam tataran konsep sasaran pembangunan ke depan untuk ekonomi dunia,’’ katanya seraya mengatakan, Bappeda harus bisa membenahi hal ini.
Hal lainnya lanjut dia, adalah sumber daya manusia. Salah satunya penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bahasa Mandarin dihubungkan dengan Cina sebagai penguasa perekonomian dunia saat ini. ‘’Banyak hal yang kita kalah, ini harus diperhatikan,’’ katanya. Senada disampaikan Sekretaris BIMP-EAGA Sulut, Shelley Sondakh. Menurutnya, penguasaan bahasa ini sangat penting mengingat Davao atau Gensan (General Santos) bahkan Filipina pada umumnya sangat menguasai bahasa Inggris. ‘’Mereka juga terbaik dalam penyusunan dokumen dengan bahasa Inggris,’’ tandasnya.
Oleh sebab itu, dengan terbukanya jalur laut dan udara Manado-Davao-Gensan secara langsung, kelemahan-kelemahan yang ada harus diperbaiki, sehingga diaktifkannya lagi kerjasama kerangka sister city Manado-Davao-Gensan-Bitung, ada win-win solution. “Sulut harus ikut memanfaatkan, jangan hanya dimanfaatkan dalam perdagangan ekonomi masyarakat ASEAN ini,’’ katanya sembari menyarankan, agar Sulut bisa memanfaatkan kerja sama ini dengan mentransfer kelebihan yang dimiliki Davao atau Gensan, seperti halnya soal pendidikan, manajemen, bahasa, modernisasi teknologi dan sebagainya. ‘’Mereka juga termasuk Negara nomor satu dalam hal tenaga keperawatan yang banyak dipakai di seluruh dunia,’’ akunya.
Dia mengharapkan dengan diaktifkannya “sister city’’ nanti, akan semakin banyak aktivitas baik di sektor perdagangan, pendidikan dan bidang lainnya antara Sulut dan Mindanao dalam hal ini Kota Davao-Gensan, Manado-Bitung dan kota lainnya di Propinsi Sulut. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi perangsang penerbangan langsung Manado-Davao tetap eksis.
Diakuinya, penerbangan langsung, demikian juga pelayaran perdagangan Manado-Davao-Gensan, sudah pernah dibuka beberapa kali, tapi tidak konsisten. Ini karena aktivitas perdagangan atau kegiatan antar kedua daerah tidak berjalan lancar dan berkelanjutan. Dijelaskannya, eksistensi penerbangan ini tidak bisa sepenuhnya hanya dari pemerintah. ‘’Penerbangan ini punya swasta dan ini adalah komersial flight. Jadi market yang menentukan. Kalau penumpang hanya berharap dari meeting-meeting pemerintah, sulit. Harus ada kegiatan berkelanjutan dari berbagai stake holder, seperti kerja sama antar pengusaha kedua negara, pendidikan dan private sektor lainnya,’’ tandasnya. Intervensi pemerintah, kata dia, sebenarnya hanya menyiapkan program untuk menjembatani private sektor kedua negara, berikut memberikan insentif-insentif agar private sektor ini tertarik.(rik/*)

 


Manado, KOMENTAR  - Seekor ikan paus yang disebut-sebut dari jenis Sperm Whale, dilaporkan terdampar di Pantai Bunaken, Kota Manado, Rabu (03/09) subuh kemarin. Paus berukuran besar dengan bobot tak kurang dari 1.000 kilogram tersebut, diperkirakan sudah dalam kondisi mati saat terdampar.
“Ikan ini mungkin sudah mati beberapa hari sebelum terdampar. Kondisinya sudah berlumut dan membusuk,” kata Camat Bunaken Kepulauan, Robert Dauhan SSTP via ponsel, kemarin. Ia mengatakan, paus tersebut baru diketahui terdampar di Bunaken pada pagi hari, setelah beberapa masyarakat Pulau Bunaken Lingkungan 3, hendak beraktivitas. “Bangkai paus ini sangat bau. Namun beberapa warga di sini tetap bisa mendekati ikan itu,” tuturnya. Saat dikonfirmasi, Robert mengaku
bangkai paus dengan panjang kurang lebih 7 meter tersebut masih berada di lokasi tedampar. Rencananya, pemerintah bersama warga akan melakukan evakuasi dengan cara tradisional, yakni menunggu air naik. “Akan dihanyutkan ke laut dengan cara ditarik. Tapi tunggu air naik agar terapung,” katanya. Proses evakuasi direncanakan dilakukan tengah malam kemarin. “Biasanya sekitar jam 12 sampai jam 2 malam air naik,” ungkapnya seraya mengatakan bangkai paus tersebut harus dievakuasi mengingat bau yang sangat menyengat akan menganggu warga dan juga wisatawan yang berkunjung ke salah satu destinasi utama di Kota Manado ini. Diketahui, paus dari jenis Sperm Whale sering dilaporkan terdampar di sekitar perairan Sulawesi Utara. Pada 15 Februari lalu, Sperm Whale dengan panjang 11 meter dan bobot 70 kilogram, terdampar di pesisir Pantai Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Belum lama ini juga, 23 Juli, bangkai paus terdampar di tepi Pantai Kampung Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Sitaro.(yha)

 


Manado, KOMENTAR  - Pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan Youth Center terus dilakukan Subdit Tipikor Polda Sulut. Terbukti, Selasa (02/09) kemarin, Walikota Manado Vicky Lumentut akhirnya memenuhi panggilan penyidik setelah pada panggilan sebelumnya pemeriksaan ditunda.
Lumentut dengan menggunakan kameja lengan panjang warna biru, mulai diperiksa sekitar pukul 07.00 WITA. Selang dua jam kemudian, orang nomor satu di Kota Manado ini, atau sekitar pukul 09.45 WITA selesai diperiksa.
Informasi yang diperoleh, pemeriksaan dihentikan sementara karena Lumentut akan menghadiri kedukaan. Saat diwawancarai usai pemeriksaan, Lumentut menjelaskan bahwa, dirinya dua kali panggil penyidik tidak hadir karena sedang tugas luar daerah. Dalam pemeriksaan dia menyatakan dicerca banyak pertanyaan oleh penyidik terkait perencanaan pembangunan Youth Center. “Dua kali panggil saya tidak ada ditempat karena tugas luar. saya hadir terkait dugaan Youth Center dan berikan keterangan sebagai saksi. Banyak pertanyaan yang diberikann penyidik, mulai dari rencana Youth Center,” ujarnya.
Lanjut Lumentut menambahkan, kewenangannya memberikan lahan yang selanjutnya dibuat proposal. ”Setelah itu diproses, Syaratnya ada lahan dibuat proposal kemudian diproses,” jelasnya seraya menambahkan pergantian komite didasari satu keyakinan bahwa jika tidak diganti tidak akan jalan. “Saya lakukan pergantian dengan harapan selesai sesuai harapan,” tukasnya.
Kabar yang diperoleh, Lumentut akan menjalani pemeriksaan lanjutan kemarin sore, setelah dipending menghadiri kedukaan. Namun hingga pukul 18.00 WITA, Lumentut tidak mendatangi Polda Sulut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Kombes Polisi Hilman SIk, melalui Kasubdit Tipikor, AKBP William Simajuntak SIk, membenarkan pemeriksaan tersebut. ”Pemeriksaan itu dalam penanganan kasus Youth Center,” tandas William.
Seperti diketahui, kasus Youth Center resmi memakan delapan tersangka, tiga di antaranya sudah menghuni tahanan Polda Sulut, yakni, ketua komite pembangunan RE alias Ronny, mantan ketua komite P alias Pas dan oknum kontraktor JU alias Jupri. Berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, kasus ini merugikan uang negara miliaran rupiah sehingga Tipikor Polda menetapkan para tersangka sebagai oknum bertanggung jawab.(lan)

 


Jakarta, KOMENTAR - Pendaftaran CPNS dengan sistem online, mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Alhasil, animo pendaftar sangat tinggi. Pendaftar diprediksi bakal mencapai jutaan orang. Indikasi ini diakui Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Eko Sutrisno, setelah melihat masyarakat yang mengakses situs pendaftaran CPNS yang mencapai jutaan orang per hari. 
Ini kemudian menyebabkan website tersebut down. Sutrisno mengatakan, membludaknya pendaftar CPNS ini, karena masyarakat merasa lebih percaya sistem komputer  karena hasil dapat langsung dilihat dan lebih transparan. “Dengan tes seperti ini banyak yang dulunya tidak berminat sekarang malah ikut. Sekarang sistemnya sudah bagus dan makin terbuka. kompetisi terbuka ini memperbanyak minat masyarakat,” ucap Sutrisno di Jakarta, Minggu (24/08).
Faktor lain yang membuat animo masyarakat tinggi adalah kemudahan syarat mendaftar. Untuk mendaftar ikut tes, calon pelamar tidak perlu menyiapkan SKCK, kartu kuning dan lain sebagainya. Dokumen tersebut tetap dibutuhkan namun nanti setelah lolos tes. Sutrisno mengklaim, perubahan dalam sistem penerimaan CPNS tahun ini juga menghemat anggaran.
“Saya usul ke pak menteri untuk disetujui syarat peserta tes semudah-mudahnya. Pemberkasan CPNS tetap lengkap nantinya tapi tidak harus ikut tes saja. Ini menghemat ratusan miliar coba bayangkan jutaan orang fotokopi ini, itu. Belum lagi bayar SKCK. Ini yang membuat pendaftaran naik drastis,” katanya.
Pada bagian lain, situs pendaftaran para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online, yaitu https://panselnas.menpan.go.id/ akhirnya mulai bisa dibuka dan digunakan Minggu (24/08) sore kemarin. Situs ini sempat bermasalah sejak 20 Agustus 2014 lalu. “Alhamdulillah portal nasional seleksi CPNS 2014 panselnas.menpan.go.id sekarang sudah mulai efektif bisa digunakan,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Herman Suryatman, kemarin.
Herman mengatakan beberapa kementerian dan lembaga yang sudah bisa diakses formulir pendaftaran secara online antara lain Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
“Untuk pendaftaran online hari ini (kemarin, red) mulai efektif. Mohon masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir. Kami pastikan akan memberikan pelayanan terbaik dan tidak akan merugikan masyarakat. Karena itu pula waktu pendaftaran diperpanjang sampai 7 September,” katanya. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online seharusnya bisa dilakukan serentak sejak 20 Agustus 2014 atau sejak 5 hari lalu.
Situs https://panselnas.menpan.go.id sempat tidak bisa diakses, sehingga akhirnya jadwal pun diundur beberapa hari, dari batas terakhir 3 September, diundur menjadi 7 September 2014.
Senada Kepala BKN Eko Sutrisno juga meminta masyarakat tidak khawatir jika sistem pendaftaran online down. Semua calon pelamar dijanjikan bakal difasilitasi. “Kalau waktu mendaftarnya masih kurang pokoknya peserta tidak dirugikan. Kalau kesulitan sistemnya naik turun nanti akan kita perpanjang. Jangan terlalu susah lah. Teman-teman daerah kalau masih mikir kesulitan maka akan sulit. Ini bisa kita perpanjang hingga akhir Desember 2014,” ucap Eko.
Dia juga tidak khawatir perpanjangan ini bakal mengganggu jadwal tes CPNS. Dengan sistem komputerisasi atau biasa disebut CAT, tes perekrutan CPNS bisa dilakukan setiap hari. Setiap instansi bisa menggelar tes CPNS dan akan difasilitasi oleh BKN. “Tiap hari ada tes, masyarakat tidak usah khawatir,” tegasnya. Eko juga menjamin tidak akan ada kebocoran soal. Pemerintah mengaku telah menyiapkan puluhan ribu bank soal. Rata-rata tidak sama antara satu soal dengan soal lainnya. “Bank soal kita puluhan ribu. Yang namanya bocor ada soal atau jawaban difotokopi. Ini tidak mungkin. Semua soal beda-beda dan akan terus diacak,” tutupnya.(sbr/mdc)

{jcomments on}

 


Jakarta, KOMENTAR - Meski Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutus adanya sejumlah pelanggaran terhadap kode etik selama pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), namun tak mempengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak Probowo, yang sekaligus menjadikan Jokowi sebagai presiden ke 7 di republik ini.
Sebagaimana diketahui bahwa beberapa jam sebelum MK menjatuhkan putusannya, Kamis (21/08) kemarin, DKPP telah menyelesaikan tugasnya antara lain memberikan sanksi terhadap sejumlah anggota penyelenggara pemilu yang dianggap terbukti melanggar kode etik.
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan empat anggota DKPP lainnya memutus memberhentikan sembilan orang anggota KPU dan Bawaslu/Panwaslu dan memberikan sanksi teguran untuk 30 anggota lainnya.
Sembilan orang yang diberhentikan adalah lima orang anggota KPU Kabupaten Dogiai, Papua, 2 orang anggota KPU Serang, Banten dan dua orang anggota KPU Banyuwangi, Jawa Timur.
Sementara itu, di antara 30 orang yang mendapat teguran adalah Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Dalam beberapa aduan, keduanya dianggap terbukti melanggar kode etik dalam kadar yang ringan.
Selain pihak-pihak tersebut, DKPP memutuskan 20 orang tidak terbukti melanggar. Untuk mereka, Jimly memutuskan adanya rehabilitasi.       
Secara khsusu, Jimly menyampaikan, memberikan pujian kepada Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan anggota Panwaslu Sukoharjo Subakti. Selain tidak terbukti melanggar, keduanya dipuji karena menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan rasa sukurnya. “Kami terima putusan ini dengan baik. Kamin terima dan hormati keputusan DKPP,” ujarnya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukam kubu Prabowo-Hatta. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.
Mahkamah menilai dalil tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait dengan sejumlah permasalahan, seperti di DKI Jakarta, tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. Pertimbangan tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi kemarin.
Soal tuduhan penyalahgunaan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), kata Aswanto, pemohon tak punya cukup bukti yang meyakinkan bahwa DPKTb tersebut direkayasa KPU untuk memenangkan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Pemilih dalam DPKTb tak ketahuan milih yang mana, belum tentu hanya menguntungkan pihak terkait,” ujar Aswanto.
Tuduhan tak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu di sekitar 5.000 tempat pemungutan suara, menurut Aswanto, tak terdapat lampiran TPS mana saja yang direkomendasikan untuk dilakukan pencermatan. “Berdasarkan dokumen bukti, tak ada keberatan saksi di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Menyikapi putusan MK tersebut, koalisi Merah Putih menyatakan bisa menerima putusan MK tersebut meski belum tentu benar. Mereka pun menyatakan tetap solid. Koalisi Merah Putih berkomitmen akan mengawasi pemerintahan Jokowi-JK sebagai penyeimbang.
“Kami akan mengawasi pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang, dengan demikian itu akan memastikan sistem check and balances berjalan dengan baik,” kata Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers di Hotel Hyatt.
Dalam jumpas Pers yang tak dihadiri pasangan Prabowo-Hatta dan ketua-ketua partai koalisi ini, Tantowi lantas mengucapkan selamat kepada pendukung Prabowo-Hatta yang telah berjuang bersama. “Perjuangan tetap kami lanjutkan untuk kebangkitan Indonesia. Kita tidak akan membiarkan satu detikpun perjuangan pendiri bangsa dikhianati. Kita harus merdeka dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Tantowi.
“Kita akan berjuang untuk itu Indonesia, tidak kenal lelah, tanpa menyerah, dan tanpa berhenti daripada tunduk dan didikte bangsa lain,” pungkasnya.
Di pihak lain, kubu Jokowi-JK juga menggelar jumpa pers. Presiden terpilih, Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi pada Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas kerja mereka selama ini. Putusan kedua institusi tersebut dianggap transparan dan profesional.
Jokowi bersama JK menggelar jumpa pers di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Berbatik cokelat, Jokowi membuka sambutannya dengan pujian terhadap MK. “Saya dan Pak JK, sangat menghargai dan mengapresiasi kerja dari Mahkmah konsitusi dan DKPP, yang telah bekerja terbuka transapan dan profesional,” kata Jokowi.
Dengan keputusan tersebut, kini Jokowi-JK bisa fokus merencanakan pemerintahan baru. “Terima kasih semuanya,” imbuhnya.(dtc/tmp)

 


Jakarta, KOMENTAR - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjatuhkan putusan sengketa Pemilihan Presiden 2014, Kamis (21/08) hari. Situasi ini membuat Ibukota Jakarta siaga 1, berkaitan banyaknya pengerahan massa dari pendukung pasangan calon yang akan melakukan aksi demo.
Yang menarik, suasana tegang menunggu putusan MK ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan agenda penerbangan keluar daerah.
SBY rencananya akan melakukan rencana kunjungan kerjanya ke Sorong, Papua, Kamis (21/08) hari ini. Berturut-turut, SBY juga akan dijadwalkan ke Raja Ampat, Dili serta Bali untuk menghadiri acara global forum.
Namun SBY dipastikan tetap di Jakarta untuk memantau putusan yang dikeluarkan sembilan hakim konstitusi tersebut. “Sebagai kepala negara, beliau memantau,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/08) kemarin.
SBY meminta masyarakat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum presiden yang akan dibacakan pada Kamis, 21 Agustus 2014. SBY juga sudah menginstruksikan kepada kepolisian dan TNI untuk mengawal dan menjaga keamanan saat pembacaan putusan.
“Saya kira semua instruksi masih dijalankan,” ujar Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, Rabu, 20 Agustus 2014.  SBY sangat berharap masyarakat dapat turut serta dalam menjaga keamanan saat dan setelah pembacaan putusan. Ia berharap tak ada perilaku dan tindakan masyarakat yang justru kontraproduktif terhadap kondisi pemilu presiden yang sudah kondusif hingga hari ini.
Sementara itu, Kepala Polisi Jenderal Sutarman mengatakan ada pengerahan massa dari berbagai elemen untuk datang ke Jakarta saat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Presiden 2014 dibacakan.
“Termasuk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali,” kata Sutarman di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Agus tus 2014.
Meski massa yang akan datang tidak banyak, kepolisian tetap akan siap siaga. “Panglima juga siap,” ujar dia. Sutarman mengimbau agar massa tak berbuat anarki. Demo diperbolehkan tapi tak boleh anarki.
Markas Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan status Siaga I jelang keputusan sengketa pemilihan presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tak sedikit masyarakat merasa takut dan khawatir akan terjadi kekacauan ketika MK telah memutuskan hasilnya.
Terkait hal itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny Frangky Sompie menjelaskan perihal status Siaga I tersebut. Menurut Ronny status itu hanya berlaku dalam tubuh atau internal kepolisian saja.
“Parameternya adalah kesiapan kami mensiagakan dua pertiga kuat personel untuk mengamankan jalannya sidang di MK,” ujar Ronny saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/08) kemarin.
Oleh karena itu, Ronny mengimbau agar masyarakat Indonesia pada umumnya tidak risau pada sidang tersebut. “Jadi siaga I di polisi bukan masyarakat,” tegas dia.
Masyarakat, kata Ronny tetap boleh atau diperkenankan menjalani aktivitas seperti biasa. Bahkan untuk menciptakan suasana yang aman dan jauh dari kekhawatiran, Polri dan TNI siap menjamin keamanan situasi dan kondisi.
Pengamanan yang dilakukan Polri ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Polri, untuk mencegah gangguan selama pilpres 2014 berlangsung.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko juga telah mengirim 23 ribu personilnya untuk membantu kepolisian mengamankan Jakarta. “Ada 23 ribu (personel) yang saya BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) kepada Kapolri. Tetapi, kami juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk disiagakan,” kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2014.
Panglima juga akan menggelar apel besar. Tujuannya, untuk mengamankan sektor-sektor yang masih belum bisa diamankan dengan baik.
Contohnya pada sektor publik di sentra-sentra ekonomi dan kawasan-kawasan lainnya. “Kita akan menyiapkan backup untuk kepolisian bagi penutupan daerah-daerah tersebut. Sehingga semuanya menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Panglima juga mendapat laporan dari Kapolri bahwa akan ada massa yang besar dari Jawa Barat menuju Jakarta. “Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, ada. Saya kenal itu semuanya,” jelas Moeldoko.
Tak hanya di Jakarta, TNI juga akan memantau langsung situasi di daerah dengan menggelar telekonferensi dengan para Pangdam. “Semuanya pada posisi siap semua,” ungkapnya.
Besok, TNI menurut Moeldoko akan berjaga di ring 3. Tapi jika diperlukan TNI juga akan masuk ke ring 1. Moeldoko juga mengimbau agar demonstrasi yang selama ini sudah berjalan baik agar tetap dipertahankan. “Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak. Gitu ya. Kita akan bertindak keras,” tegasnya.(inc/vvc)

Top News

Lastest headlines:
30/09 7 daerah tutup pendaftaran CPNS - Pemkab Sangihe dan Talaud Masih Buka - '   Manado, KOMENTAR - Sebanyak 7 daerah di Propinsi Sulut telah menutup pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014. Namun bagi warga Sulut yang belum mendaftar atau ingin menjadi PNS masih memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam seleksi calon abdi negara. Sebab masih ada ...
30/09 Hari ini ribuan jemaat GMIM padati Manado - Peringati HUT ke-80 GMIM Bersinode - '   Manado, KOMENTAR - Berbagai kegiatan mewarnai peringatan HUT ke-80 GMIM Bersinode, yang jatuh pada Selasa (30/09) ini yang dipusatkan di Lapangan Koni Sario. Dimana Ibadah Agung sebagai ungkapan syukur 750 ribu jiwa warga GMIM atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan 80 tahun bersinode (berjalan ...
26/09 Seandainya bahan peledak KM Cakra lolos - Kapolda: Sulut Bisa Luluh Lantak - '   Bitung, KOMENTAR - Pernyataan mengejutkan disampaikan Kapolda Sulut Brigjen Polisi Jimmy Palmer Sinaga. Menurutnya, bahan peledak berupa Ammonium Nitrate High Explosive yang dibawa KM Cakra, bisa meluluhlantakkan Sulut.
26/09 Jolly Rp7,7 Miliar Diganjar 12 Tahun Bui - 'Manado, KOMENTAR  - Jolly Ferry Mumek, terdakwa kasus pencurian penggelapan uang nasabah BNI Rp7,7 miliar, divonis majelis hakim pidana penjara selama 12 tahun. Putusan itu dibacakan, Kamis (25/09) kemarin oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado. Ketua Majelis Verralynda Lihawa SH MH yang membacakan ...
26/09 SHS Polisikan Sejumlah Pejabat Pemprop - 'Manado, KOMENTAR - Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) di sela-sela euforia perayaan HUT ke-50 Propinsi Sulawesi Utara, menunjukkan komitmennya terhadap slogannya membangun tanpa korupsi. Terbukti, sejumlah pejabat Pemprop Sulut yang tak lain anak buahnya sendiri, dilaporkan ke Polda Sulut, ...
24/09 Paripurna istimewa HUT emas ke-50 - Sekretariat DPRD Bunuh Hak Publik Mendapatkan Informasi - '   Manado, KOMENTAR - Sikap tidak terpuji dan memalukan dipertontonkan sekretariat DPRD selaku pelaksana rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT emas ke-50 Propinsi Sulut di Hotel Novotel Manado, Selasa (23/09) kemarin. Dalam ruang rapat istimewa, Sekretariat DPRD melakukan ...
24/09 Catatan kecil di HUT Emas Propinsi Sulawesi Utara - Sulut, “Lahan Emas’’ Pertarungan AS vs Cina - '   LETAK geografis Sulawesi Utara yang berada di pintu gerbang Asia Pasifik, merupakan berkat Tuhan yang tak ternilai bagi daerah ini. Hebatnya lagi, Tuhan juga menempatkan makhluk ciptaanNya sebagai penghuni Bumi Nyiur Melambai ini dengan kemampuan visioner atas berkat yang telah ditanamNya. Ini ...
24/09 Kebun Raya Eks Tambang Emas PT NMR Jadi Pilot Project PBB - '   PROGRAM penutupan eks tambang emas PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) di Minahasa Tenggara, telah sukses mengembalikan lahan bekas tambang seluas 240,42 hektare tersebut menjadi hutan reklamasi, dengan fungsi ekologis dan ekonomis yang bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Hebatnya, ...
24/09 Ronald Korompis Beri ‘PR Pendidikan’ ke SHS - '   PENGUSAHA ternama nasional asal kawanua yang kini banyak mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan, Ronald Korompis, menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang dalam rapay Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam memperingati HUT emas 50 tahun ...
15/09 FIB Unsrat Terbakar, Tiga Mahasiswa ‘Diamankan’ - '   Manado, KOMENTAR - Masyarakat di seputaran Kampus Unsrat dihebohkan dengan terbakarnya ruang teater Fakultas Ilmu Budaya (FIB) —dulunya Fakultas Sastra Unsrat, Minggu (14/09) sekitar pukul 11.50 WITA kemarin. Ruang teater yang selama ini juga menjadi tempat perkuliahan mahasiswa habis tak ...
Hide Main content block

Agama

Peringati HUT ke-80 Bersinode - GMIM Hendaknya ...
Manado, KOMENTAR - Selasa (30/09) ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita sebagai gereja, karena boleh merayakan  HUT ke-80 GMIM ... More info...

Manado

DPRD bakal gelar agenda “kupas tuntas” - Walikota ...
Manado, KOMENTAR - Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut DEA ditantang untuk angkat bicara terkait polemik penganggaran proyek Solar ... More info...

Politik

Lantik 212 pejabat, bakal siapkan rolling susulan ...
  Manado, KOMENTAR - Masih ingat tokoh fiksi yang bernama Wiro Sableng? Entah secara kebetulan atau tidak, rolling pejabat secara ... More info...

Ekonomi

Warga Tagih Janji PT MMP
SUDAH setahun menjalankan aktivitas di Sulut, namun PT Mikgro Metal Perdana (MMP) belum juga membangun delapan Pembangkit Listrik ... More info...
Epe Bersaksi di Sidang ...

Manado, KOMENTARMantan ...

Lima Saksi Diperiksa, ...

Manado, KOMENTAR ...

Operasi Hiburan Malam, ...

Manado, KOMENTAR Bulan ...

Polda Telusuri Aksi ...

Manado, KOMENTAR - ...

0,14 Persen ...

  Tercatat ...

1.167 Tenaga Kesehatan ...

Manado, KOMENTAR ...

10 Januari, Oknum Kadis ...

Manado, KOMENTAR - ...

10 Materi akan Diberikan ...

Coaching Clinic KONI ...

Locations

  • Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • (0431) 879799

Gallery

      DAS KOTOR: Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan ke DAS Tondano di Kecamatan Sario, kemarin. Dalam pemantauan, wawali menemukan tumpukan sampah di areal DAS tersebut. Belakangan, wawali semakin intens turun lapangan untuk memantau kebersihan dalam rangka penilaian tahap pertama Adipura. Sedangkan Camat Sario diminta lebih pro aktif memantau sektor kebersihan dan keamanan wilayah.(*)