Bitung

Dinilai abaikan masalah kesejahteraan di CV Nelayan - DPRD Diminta Serius Tuntaskan Aspirasi Warga

 


Bitung, KOMENTAR - Kendati sampai saat ini DPRD Bitung belum memiliki Pimpinan DPRD definitive, namun warga berharap setiap aspirasi masyarakat yang masuk harus ditindaklanjuti sesegera mungkin. Bukannya terkesan lepas tangan sebagaimana penanganan kelanjutan persoalan buruh di CV Nelayan yang sudah diajukan bulan lalu, namun sampai saat ini belum ada respon kalangan wakil rakyat terhormat.
Hal ini mengemuka saat Didi Mutahang, selaku aktifis buruh Kota Bitung menyampaikan aspirasinya bersama sejumlah buruh CV Nelayan ke kantor DPRD Kota Bitung, Kamis (28/08) kemarin. Diketahui, bulan Juli lalu, aspirasi serupa sudah disampaikan kaum buruh di perusahan tersebut yang mendesak DPRD Bitung ‘campur tangan’ membantu penyelesaian kesejahteraan mereka yang tak kunjung direalisasikan pemilik CV Nelayan.
“Bila sampai saat ini aspirasi kami terkesan diabaikan tanpa ada tindaklanjut pembahasan, jelas kami semua aktivis dan kaum buruh mempertanyakan kinerja DPRD Bitung. Jangan bersembunyi dibalik alas an belum ada tatib terkait legalisasi pimpinan dewan. Itu sama saja dewan yang ada saat ini tidak mampu bekerja,” tandas Mutahang.
Komisi dan pimpinan DPRD, lanjutnya, setidaknya sudah ada kebijakan yang harus dilakukan dalam menuntaskan setiap aspirasi yang masuk. “Jangan didiamkan dengan dalil belum ditetapkan tatib dan semacamnya,” ujar Mutahang.
Ketua DPRD Laurensius Supit ketika dikonfirmasi berjanji akan segera menindaklanjutinya sesuai Pokja masing-masing. “Saya masih melayani tamu, namun kami akan menindaklanjuti akan setiap masalah buruh,” ujar Ko Jeff, sapaan akrab adik kandung Hen Supit ini.(nan)

 

Humiang: ISIS Paham Ideologi Berbahaya Tidak Mengakui Pancasila dan NKRI

Bitung, KOMENTAR - Paham dari kelompok Islamic State of Irak and Suriah atau (ISIS), yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap Ideologi Pancasila dan dapat mengganggu kebhinekaan serta mengancam keutuhan NKRI. Untuk itu Sekkot Drs Edison Humiang menegaskan bahwa  Isis mempunyai paham ideologi berbahaya tidak mengakui Pancasila dan NKRI.
Hal ini terungkap dalam sosialisasi tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kamis (28/08). Acara sosialisasi ini, sekaligus membuka sosialisasi tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
Acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Bitung bekerja sama dengan Polres Bitung dan Kodim 1310 ini turut dihadiri Assisten I Setda kota Bitung Fabian Kaloh, SIP, M.Si, Kepala Kantor kementrian Agama kota Bitung dan beberapa pejabat di jajaran pemkot Bitung serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan para siswa SMA dan SMK.
Dalam kesempatan itu Humiang menyampaikan apresiasi yang sebesarnya kepada FKUB kota Bitung, Polres, dan Kodim 1310 yang telah memprakasai terlaksananya sosialisasi ini. menurut Humiang sosialisasi seperti ini sangat penting karena selain mampu membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat, juga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan dari berbagai pihak.
Di Indonesia sedang berkembang paham dari kelompok Islamic State of Irak and Suriah atau ISIS, yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap Ideologi Pancasila dan dapat mengganggu kebhinekaan serta mengancam keutuhan NKRI yakni memudarnya wawasan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya Disorientasi dan perpecahan serta merupakan bahaya laten bagi kita semua, karena ISIS adalah paham Ideologi berbahaya yang tidak mengakui Pancasila dan NKRI,” tutur Humiang. Humiang berharap melalui sosialisasi ini dapat semakin meningkatkan pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Kecintaan terhadap NKRI, bagi generasi penerus bangsa.(nan)

Sondakh Imbau Pejabat Harus Tahu Teknis Penghapusan Aset

 


Bitung, KOMENTAR - Walikota Hanny Sondakh menegaskan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Bitung untuk diwajibkan mengetahui teknis penghapusan aset. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.06/2014 tahun 2014.
Dijelaskan Sondakh,  Permenkeu itu  menyangkut tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang baik, dalam hal tersebut Pemkot Bitung terus melakukan pembenahan dalam beberapa hal.
Salah satunya adalah penghapusan aset yang dinilai sudah tak layak yakni hilang, rusak berat, kadarluasa atau tidak produktif lagi.
Hal ini diungkapkan Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Sekretaris Kota Bitung Drs, Edison Humiang, MSI, saat memipin rapat tentang Aset bersama Penanggungjawab Barang di Masing-masing SKPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang milik Daerah Kota Bitung bertempat ruang sidang Lantai 4 Kantor Walikota Bitung, Jumat (22/08) pekan lalu.
“Jika Ada beberapa aset yang kita hapus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku agar tidak timbul masalah, sebagai contoh jika kita akan melakukan pembangunan gedung atau rehab dan pengadaan aset lainnya harus melakukan penghapusan terlibih dahulu,” katanya.
Lanjutnya, proses penghapusan aset perlu mendapat persetujuan dari dewan. Ketentuan penghapusan harus diikuti proses lelang untuk barang-barang yang masih memiliki nilai secara ekonomis. Dimana, hasil pelelangan harus disetorkan ke kas daerah karena merupakan kekayaan daerah.
Yang jelas, sub bidang analisis kebutuhan dan pengadaan aset daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengujian dan analisis kebutuhan dalam rangka pengadaan barang/aset yang akan menjadi milik daerah, serta Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi pencatatan, inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah.(nan)

Anggaran hanya 6 juta, diduga pakai dana pribadi - DPRD Bitung Gelar Pra Pembahasan Tatib di Hotel Grand Puri

Bitung, KOMENTAR - Anggota DPRD yang baru saja dilantik, memang benar-benar menunjukan etos kerja mereka yang tinggi dalam mengabdi sebagai wakil rakyat. Hal ini ditandai dalam agenda pra pembahasan Tata Tertib dalam persiapan akan Paripurna Penetapan Tatib dan persiapan pembentukan komisi, kendati anggara pembahasan tatib sangat minim yaitu hanya 6 juta rupiah, namun kalangan anggota DPRD melakukan pra pembahasannya di luar kantor DPRD dalam mencari suasana baru yaitu di Hotel Berbintang Grand Puri Manado.
Hebatnya juga diduga karena dana minim dalam pembahasan pra Tatib, para legislator akhirnya merogoh koceknya secara pribadi untuk patungan dalam pembahasan di hotel tersebut, Sabtu (23/08) kemarin.
Meskipun  merupakan tugas mereka secara peorangan maupun lembaga, ternyata para anggota dewan ini, tidak mau dibiayai oleh APBD Bitung.
Rapat DPRD Bitung itu di Grand Puri Hotel itu, dihadiri sebanyak 25 orang anggota dewan plus para staf Sekretariat DPRD sehingga semuanya berjumlah 40 orang minus 5 anggota dewan yang tidak hadir yakni Ronny Boham, Superman Gumolung, Maurits Mantiri (di luar daerah), Ahmad Syafrudin Ila, dan Robby Lahamendu.
Para Pimpinan Dewan, Laurensius Supit  maupun Sekwan, Yoke Senduk berkilah, rapat dewan  di Grand Puri Hotel itu, hanya pertemuan tidak resmi alias kongkow-kongkow untuk membangun kebersamaan sesama anggota dewan bukan untuk membahas Tata Tertib DPRD Bitung. “Pertemuan ini hanya silahturahmi biasa untuk menjalin kebersamaan sesama anggota dewan, sebelum kita melaksanakan tugas selama lima tahun kedepan,” jelas Supit.
Namun begitu, Supit mengakui, pada pertemuan itu agenda penting yang dibicarakan yakni soal tata tertib DPRD Bitung. Menurutnya, tatib dewan itu sebelum dibahas dalam rapat resmi perlu dibicarakan dalam forum tidak resmi seperti yang dilakukan di Hotel Grand Puri Manado.
Menariknya, sebelumnya anggota dewan Anthonius Supit saat menghubungi wartawan mengatakan, rapat mereka yang awalnya direncanakan di Grand Puri, namun karena ada surat masuk dari anggota dewan yang mempertanyakan aturan yang mengatur pra pembahasan tatib, akhirnya dibatalkan dan sesuai rencana  tempat rapat dipindahkan ke lokasi wisata panangkaran hewan di Tandurusa. “Tetapi pimpinan dewan akhirnya kembali membatalkan, karena sudah tersinggung maka rapat tetap dilaksanakan di Grand Puri Manado, tetapi tidak menggunakan APBD tetapi dengan menggunakan uang pribadi pimpinan dan anggota dewan,” terangnya.
Hal ini juga diakui Ketua Sementara DPRD Bitung, Laurensius Supit. “Iya kita rapat dan silahturahmi di Grand Puri tidak menggunakan uang negara, tetapi uang yang dikumpulkan dari pimpinan dan anggota dewan,” terangnya sembari menegaskan pada pertemuan itu tidak ada keputusan apa-apa.
Sekretaris DPRD Bitung, Yoke Senduk saat dihubungi Minggu (24/08) membenarkan rapat pra pembahasan Tataib DPRD Bitung tidak menggunakan dana APBD. “Anggarannya sekitar 6 juta dihadiri 25 anggota dewan para pegawai Sekretariat Dewan yang semuanya 40 orang,” jelas Senduk.
Diakuinya, pertemuan itu merupakan rapat pra pembahasan meski tidak diatur dalam ketentuan. “Pertemuan bersifat tidak resmi, karena tidak dibiayai APBD. Tetapi rapat ini penting untuk melancarkan rapat resmi membahas tatib dewan,” paparnya.(nan)

14 Tokoh Berpengaruh Digadang Ramaikan Pilwako Bitung

Bitung, KOMENTAR - Kendati agenda Pemilihan Calon Walikota (Pilwako) di Kota Bitung, namun kalangan warga Bitung sudah mulai ramai membicarakan dan digadang untuk bertarung di Pilwalkot menggantikan Hanny Sondakh.
Dari penelusuran harian ini ada 13 tokoh berpengaruh di Kota Bitung yang bakal bertarung di Pilwalkot mendatang.
Yaitu pengusaha perikanan ternama Agsel “Senga” Thenderan, Linna Utiarachman SE, srikandi pengusaha perikanan ternama, Ferry “Tenghun” Jubiantoro kontraktor ternama Sulut, Hengky Honandar SE seorang pengusaha perikanan yang mulai naik daun dengan menjadi anggota DPRD Anthonius “Hen” Supit ST, pengusaha property, dan anggota DPRD, Max J Lomban SE wawali Bitung yang mempunyai pengalaman birokrat handal, Syerly A Sompotan (SAS) kader Golkar calon dprd propinsi Sulut, Teddy Batasina merupakan seorang pendeta yang mempunyai nama di Sulut, Joseph “Keon” Maringka pengusaha perikanan, Ir Maurits Mantiri, anggota DPRD 2 periode Ketua PDIP yang juga belakangan menjadi pengusaha di bidang perkapalan, Hj Ruslan Gani tokoh muslim ternama yang disegani serta berlatar belakang TNI dan pengusaha dan Hendrik Kawilarang Luntungan merupakan pengusaha besar dari Jakarta mantan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura dan Cindy Wurangian anggota DPRD Propinsi Sulut dan Arifin Dunggio politisi pengalaman dari PKPI dan terakhir Frans Tular SH mantan calon wakil bupati Minahasa, anggota KPU 2 Periode yang dikenal figur bersih dan populis.
Sementara calon wakil walikota yaitu Drs Edison Humiang saat ini Sekretaris Kota, Santy Gerald Luntungan ST mantan Ketua DPRD Bitung, Norry Supit birokrat pengalaman dan saat ini menjadi anggota dprd Propinsi Sulut, Malton Andalangi saat ini asisten 3 Pemkot, DR Hermanus Bawuoh tokoh pendidikan yang mempunyai pangkat tertinggi dibidang PNS, Femmy Lumatauw SE, anggota DPRD dari Golkar tokoh Minahasa yang disegani, Ronny Boham S.Sos anggota DPRD Demokrat dikenal pengalaman dan mempunyai massa yang jelas, Victor Tatanude anggota DPRD PDIP, Vonny Sigar hingga nama Lexi Maramis.
Darma Baginda salah satu aktivis di Kota Bitung kepada koran ini mengatakan bahwa figur cawalkot dan cawawali (di atas red) sangat layak untuk maju dalam pesta demokrasi dalam menggantikan tongkat estafet Hanny Sondakh.(nan)

News Most Viewed

Hadirkan Vaness Wu ...

Manado, KOMENTAR - Gereja Mawar Sharon siap ...

ARTI SEBUAH KEMERDEKAAN ...

Baru-baru ini bangsa Indonesia merayakan ...

Lobi walikota sukses, ...

Manado, KOMENTAR - Seperti diberitakan ...

Perjalanan Dinas luar ...

 


Manado, KOMENTAR - Kamis (28/08) ...

Disperindag Sulut Genjot ...

 


Dinas Perindustrian dan Perdagangan ...

Bakal dihadiri Menkes ...

Manado, KOMENTAR - Akhir Maret 2014 ini, ...

Locations

  • Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • (0431) 879799

Gallery

      DAS KOTOR: Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan ke DAS Tondano di Kecamatan Sario, kemarin. Dalam pemantauan, wawali menemukan tumpukan sampah di areal DAS tersebut. Belakangan, wawali semakin intens turun lapangan untuk memantau kebersihan dalam rangka penilaian tahap pertama Adipura. Sedangkan Camat Sario diminta lebih pro aktif memantau sektor kebersihan dan keamanan wilayah.(*)